Jakarta – Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi dan Review Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia pada 13–15 Juli 2026 di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta. Forum nasional ini menjadi momentum penting bagi LPM PTKI untuk menyelaraskan implementasi sistem penjaminan mutu dengan arah kebijakan terbaru pemerintah.
Delegasi UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dipimpin oleh Dr. Edi Irawan, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan. Turut hadir Dr. Hestu Wilujeng, M.Pd., Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), serta Muhammad Ali Murtadlo, M.H., Sekretaris LPM. Kehadiran unsur pimpinan universitas dan LPM menunjukkan komitmen UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dalam memperkuat budaya mutu dan meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi secara berkelanjutan.
LPM Perkuat Pemahaman terhadap Kebijakan Mutu Nasional
Rapat koordinasi yang diikuti oleh Wakil Rektor I dan Ketua LPM dari PTKIN seluruh Indonesia ini membahas berbagai kebijakan strategis terkait penjaminan mutu, mulai dari arah pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), implementasi instrumen akreditasi terbaru, hingga penerapan SAPTO 2.0 sebagai sistem akreditasi perguruan tinggi berbasis data.
Melalui forum tersebut, LPM memperoleh pembaruan informasi mengenai mekanisme penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED), pengisian Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) secara daring, serta strategi peningkatan mutu yang menjadi acuan dalam mempersiapkan akreditasi institusi maupun program studi.
Budaya Mutu Berbasis Data Menjadi Prioritas
Dalam sesi materi yang disampaikan oleh narasumber dari BAN-PT, Prof. Slamet Wahyudi, ditegaskan bahwa keberhasilan sistem penjaminan mutu sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola data perguruan tinggi. Seluruh indikator akreditasi kini bertumpu pada validitas data di PDDIKTI, sehingga setiap perguruan tinggi dituntut membangun budaya mutu yang didukung oleh data yang akurat, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya audit internal, validasi data, penyusunan analisis LED dan LKPT, serta penguatan strategi agar program studi mampu meraih predikat unggul.
Selain itu, juga dibahas mengenai migrasi Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi (SAPTO) 1.0 ke sistem SAPTO 2.0 yang disampaikan oleh Ahmad Nur Rahman. Secara teknis beliau menjelaskan proses akreditasi yang kini menggunakan platform baru dan berbeda dengan sebelumnya. Dibahas pula kendala dan solusi teknis yang dihadapi oleh masing-masing kampus mengenai proses migrasi dari SAPTO 1.0 ke SAPTO 2.0.
Menjadi Bekal Penguatan SPMI di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Bagi LPM UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. Berbagai kebijakan dan praktik baik yang diperoleh selama kegiatan akan menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan mutu, penguatan audit mutu internal, peningkatan kualitas dokumen akreditasi, serta pengembangan budaya mutu di seluruh unit kerja dan program studi.
Partisipasi aktif LPM dalam forum nasional ini sekaligus menegaskan komitmen UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo untuk terus beradaptasi dengan perkembangan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, sehingga mampu menghasilkan tata kelola yang semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. (mam)